Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum Palembang Guzan mengatakan, penolakan terhadap pelaksanaan Pemilu Raya Presiden dan Wakil Presiden Unsri yang seharusnya berlangsung Selasa kemarin, akibat ketidakpuasan delapan fakultas yakni, Fakultas Hukum, Ekonomi, Tehnik, FKIP, Fisip, D-3 Ekonomi, Kedokteran, hingga Ilkom yang bermarkas di Kampus Unsri Bukit Besar akibat tidak transparannya proses pemilihan di tubuh Unsri. Dia menjelaskan, pelaksanaan pemilu raya layaknya panggung politik kepentingan bagi mahasiswa yang bermarkas di kampus Unsri Indralaya.
Sementara, mahasiswa yang berkuliah di kampus Bukit Besar hanya dijadikan kantong kantung suara pada pemilihan, tanpa ada keterlibatan baik secara organisatoris di tubuh Presma itu sendiri. "Ini terjadi sejak 10 tahun terakhir dalam struktur organisatoris, mulai dari presiden hingga keanggotaan Presma tidak pernah tercantum mahasiswa yang berkuliah di Unsri Bukit Besar. Semua didominasi mahasiswa yang berkuliah di Indralaya," tegas Guzan.
Dia menambahkan, pelaksanaan pemilu raya yang seharusnya serentak dilakukan kemarin terjadi beberapa kecurangan mulai dari distribusi logistik, surat suara, dan kotak suara tidak berjalan sesuai jadwal. Belum lagi masalah jumlah DPT tetap dan surat suara yang disiagakan KPU Unsri tidak sama dengan jumlah sebenarnya. "Jelas muncul kecurigaan bagi kami. Apalagi pihak KPU sendiri menolak untuk memberikan keterangan kenapa hal ini bisa terjadi," ungkap Guzan yang juga menjabat selaku Ketua Himas Fakultas Hukum ini.
Terpisah, Ketua Aliansi Bukit Bersatu Kampus Unsri Rio Deno menambahkan, pihaknya yang tergabung dalam delapan fakultas yang berkuliah di Unsri Bukit Besar merasa dianaktirikan oleh pihak kampus.
"Kenapa kepemimpinan Presma hanya berdasarkan teritorial perkuliahan. Kami mahasiswa yang berkuliah di Unsri Bukit Besar ada dan ingin berbuat untuk kemajuan bersama. Tetapi kenapa seolah dikungkung dengan mekanisme pemilihan yang notabene merugikan delapan fakultas ini," imbuh dia.
Padahal, sambung dia, pada 2008, perwakilan antara mahasiswa yang berkuliah di Bukit Besar dan Indralaya difasilitasi pihak rektorat telah membuat satu kesepakatan, di periode pemilihan tahun ini akan diikutsertakan dengan mengedepankan transparansi.
"Tidak itu saja, bahkan kami dijanjikan dibuatkan sekretariat kementrian di Kampus Bukit, nyatanya sampai saat ini hasilnya masih nol besar," tegas dia. Mahasiswa Fakultas Hukum Pras Nanda Tegar ditemui SI mengaku hingga kemarin belum ada itikad baik dari Presma Unsri yang selama ini diduduki kalangan mahasiswa yang berkuliah di Indralaya untukmembuka pintu demokrasi kemahasiswaan sebagai upaya pendidikan politik organisatoris perkuliahan.
Ditemui seusai mengadakan rapat panitia kecil di Fakultas Hukum Unsri, Ketua Himas Fakultas Hukum Unsri Guzan, mengatasnamakan tim penolakan pelaksanaan pemilu raya presiden dan wakil presiden Unsri delapan fakultas tersebut menyampaikan beberapa kesimpulan. Pertama, menolak pelaksanaan pemilu raya yang masanya berakhir Selasa kemarin, karena banyak ditemukan kecurangan. Kedua, menuntut rektorat mengambil keputusan tanpa keberpihakan untuk mengadakan pemilihan ulang.
Ketiga, jika tuntutan pertama dan kedua tidak diindahkan, maka tim penolakan pelaksanaan pemilu raya presiden dan wakil presiden Unsri akan menciptakan dualisme kepemimpinan di tubuh Presma."Ini tidak main-main dan di atas nama delapan fakultas kita sepakati," kata Guzan.� (Koran SI/Koran SI/mbs)
Copy Paste Dari : http://kampus.okezone.com/read/2009/12/09/65/283323/8-fakultas-unsri-tolak-pemilu-presma
:.