Langkah ini diambil Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat karena penyandang buta aksara biasanya berpenghasilan rendah atau pengangguran, padahal dari 8,3 juta penduduk buta aksara 7, 5 juta di antaranya berada di rentang usia 15-59 tahun yang artinya berada di usia produktif.
Ella menyatakan kaum perempuan akan menjadi prioritas dalam program ini karena penduduk buta aksara didominasi oleh perempuan. “Hal ini sangat penting, karena ketahanan ekonomi keluarga banyak terkait dengan pemberdayaan perempuan,” ujar Ella.
Kunci Pembangunan
Pemberantasan buta aksara masih menjadi perhatian pemerintah karena keberaksaraan adalah kunci pembangunan. Dengan aksara, masyarakat bisa mendapatkan akses informasi yang dapat memperluas wawasan serta pengetahuan.
“Kurangnya kemampuan keaksaraan menjadi salah satu penyebab tertinggalnya pengetahuan, keterampilan, serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan,” kata Ella menjelaskan.
Keberaksaraan, lanjut Ella, pada akhirnya akan mengubah dan membentuk kehidupan masyarakat menuju pemberdayaan masyarakat. Prinsip pemberdayaan masyarakat adalah bisa mengendalikan, mengarahkan, membentuk dan mengelola sumber daya yang potensial untuk diberdayakan atau diolah sebagai upaya pembangunan masyarakat.
Untuk mencapai tujuan itu, Direktorat Pembinaan Dikmas mengakui kerja sama kemitraan amat dibutuhkan. Peran direktorat hanyalah sebagai penyedia layanan, semetara penyelenggaraan program dilakukan oleh mitra. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan direktorat selalu disertai berbagai layanan kemitraan dan penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat secara berkesinambungan.(Andrey/Humpeg)
