 |
| Sumber gambar : KemenPAN-RB – BPKP Diminta Menjadi Sapu Yang Bersih |
Mengawali Rapat Kerja yang direncanakan berlangsung selama dua hari (09-10 Januari 2014), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang berlangsung di Aula Gandhi Kantor Pusat BPKP ini (09/01), dilakukan oleh Kepala BPKP Mardiasmo yang turut disaksikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo, Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar, dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Danang Girindrawardana. Selain dihadiri oleh Sekretaris Utama, para deputi, dan seluruh pejabat struktural lainnya itu, juga hadir Wakil Jaksa Agung Andi Nirwanto dan Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Rahmat Sunanto.
Menurut Mardiasmo, pencanangan pembangunan zona integritas ini adalah wujud komitmen BPKP untuk secara proaktif memberantas KKN sekaligus menghindari perbuatan tercela, selalu transparan, jujur dan akuntabel. Dalam menjalankan tugas, BPKP selalu berupaya menjaga diri agar terhindar dariconflic of interest untuk menjaga mutu pekerjaan. Saat yang sama, BPKP sebagai pembina aparat pengawas internal pemerintah (APIP) selalu berupaya menjadi teladan bagi APIP lainnya dan mendorong untuk melaporkan setiap penyimpangan keuangan negara.
Secara khusus, Mardiasmo berpesan kepada institusi BPK, KPK, KemenPAN-RB, Kejaksaan Agung, dan Polri agar berkoordinasi dan tak segan-segan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap BPKP. “BPKP sebagai salah satu lembaga pengawasan membuka diri untuk diawasi oleh lembaga lain demi terwujudnya perbaikan reformasi birokrasi, “ tegas Ketua Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional itu.
Selanjutnya, Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan BPKP ini. Secara tegas Azwar mengatakan meskipun secara dejure peran BPKP agak lemah dalam hal pengawasan, tetapi dengan ribuan auditor yang kompeten yang dimilikinya, BPKP memiliki kekuatan luar biasa dan bisa mengisi lack of expertise dalam sektor pengawasan internal pemerintah.
Dalam membangun reformasi birokrasi, Azwar mengakui peran kongkrit BPKP. “Dengan kerjasama yang baik dari berbagai elemen seperti BPK, KemenPAN-RB, KPK, BPKP, ORI, Kejagung, dan Polri, maka diharapkan laju reformasi birokrasi semakin kencang” pungkas Azwar.
Usai rehat, acara dilanjutkan dengan Rapat Kerja BPKP yag antara lain berisi arahan Kepala BPKP dan para deputi. Selain itu, juga akan dilakukan penyerahan sertifikat ISO kepada Deputi Perekonomian dan Deputi Akuntan Negara BPKP.
:.